Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa merupakan permukiman Suku Bajo yang tumbuh melalui praktik reklamasi tradisional secara mandiri menggunakan bongkahan karang mati. Praktik ini telah memperluas daratan pulau dari 10,9 hektare pada tahun 2010 menjadi 20,45 hektare pada tahun 2026, namun berlangsung tanpa perizinan formal sehingga menimbulkan ketidakpastian status tanah serta tekanan terhadap ekosistem pesisir Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang dan praktik reklamasi tradisional Suku Bajo, menganalisis perubahan fisik ruang yang ditimbulkannya, mengidentifikasi kesesuaian dan perbenturannya dengan aspek sosial budaya, lingkungan, dan hukum, serta merumuskan strategi pengelolaan yang mendukung pemanfaatan ruang berkelanjutan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian survei pada lokus tunggal Desa Pulau Bungin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta didukung analisis spasial berupa digitasi citra satelit Google Earth Pro secara time-series periode 2010-2026. Perumusan strategi dilakukan melalui analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi tradisional didorong oleh konstruksi sosial-budaya, keterbatasan daya dukung ruang, keterikatan terhadap ruang laut, serta komersialisasi lahan sebagai faktor keempat yang menguat sejak 2018. Secara spasial, luas daratan bertambah 87 persen dalam kurun 2010-2026 dengan keliling mencapai 5,90 kilometer Praktik tersebut sejalan dengan semangat regulasi pada tataran prinsip, tetapi berbenturan pada bentuk formalnya, serta memperlihatkan asimetri penjagaan ruang ruang laut dijaga melalui kelembagaan adat, sementara ruang darat nyaris tanpa tata kelola yang setara. Penelitian ini merumuskan Model Reklamasi Adaptif Berbasis Kearifan Lokal Terlembagakan (MRAKLT) yang dioperasionalkan melalui tiga strategi, dengan prioritas pada formalisasi regulasi dan penataan kawasan.