Ketidaksesuaian data antara Nomor Induk Bidang (NIB) yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) milik Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdampak pada ketidaktepatan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan potensi hilangnya penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesesuaian spasial dan atribut antara data bidang tanah hasil PTSL dengan data objek PBB, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya andinked data di Kelurahan Ngestiharjo, Kapunewon Wates, Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus penuh terhadap 3.367 bidang tanah. Analisis dilakukan menggunakan tiga indikator, yaitu Spatial Match Rate (SMR), Attribute Match Rate (AMR), dan Linkage Rate (LR). Seluruh proses analinis dilakukan dengan bantuan ArcGIS dan QGIS serta diverifikasi melalui pengamatan lapangan

Hasil analisis menunjukkan SMR sebesar 96,37% (sangat layak), namun AMR kecocokan nama pemilik harrya sebesar 43,60% dan AMR kecocokan luas bidang hanya sebesar 35,86% yang keduanya termasuk kategori tidak layak. Nilai LR setelah analisis gabungan turun drastis menjadi 18,48% dari 99,79% pada tahap administratif. Faktor penychub utamanya adalah tidak adanya standarisasi penulisan nama antar instansi, pemecahan bidang yang tidak diikuti pembaruan NOP keterbatasan cakupan PTSL 2021, perbedaan sistem koordinat, serta belun adanya mekanisme sinkronisasi data yang Terstandar antara ATR/BPN dan BKAD.