Sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) menunjukkan bahwa baru 57,42% tanah wakaf yang tersertifikasi secara nasional. Di Kota Surabaya, dari 1.509 bidang tanah wakaf, sebanyak 904 bidang dengan luas 63,44 hektar belum memiliki sertipikat. Kondisi ini mendorong Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk menginisiasi Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai upaya strategis dalam memperkuat kepastian hukum atas aset keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme implementasi program, tingkat efektivitasnya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan upaya perbaikan yang dikembangkan dalam pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan telaah pustaka. Data diperoleh dari sepuluh informan lintas delapan instansi. Analisis dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode, menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (1983), Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980), serta pendekatan Collaborative Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menghasilkan inovasi implementatif berupa pra-pengukuran, Ikrar Wakaf Massal, dan satuan tugas lintas instansi. Dalam perspektif efektivitas hukum, program dikategorikan cukup efektif, dengan empat faktor berada pada kategori cukup efektif dan satu faktor, yaitu budaya hukum, berada pada kategori tidak efektif. Dalam perspektif implementasi kebijakan, seluruh variabel dikategorikan terlaksana dengan hambatan, yang terutama disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan, kesenjangan kapasitas SDM, ketidakstabilan sistem digital, serta ketiadaan Peraturan Wali Kota yang mengikat secara formal

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui formalisasi inovasi ke dalam SOP, pembentukan regulasi daerah yang mengikat, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan skema pembiayaan dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kapasitas instansi pelaksana, tetapi juga oleh integrasi kebijakan dan transformasi budaya hukum masyarakat