Pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan jalur kereta api di Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Perubahan penggunaan tanah terutama tanah pertanian, menjadi infrastruktur kereta api berpotensi memberikan dampak pada perekonomian penerima ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ekonomi penerima ganti kerugian sebelum dan sesudah pengadaan tanah, mengidentifikasi dampak ekonomi yang ditimbulkan, serta mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung dan kuesioner, observasi, serta studi dokumen terhadap kondisi ekonomi masyarakat penerima ganti kerugian, tanggapan pemerintah desa, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Punranga.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, pengadaan tanah mengakibatkan adanya penurunan kondisi ekonomi pada sebagian besar masyarakat penerima ganti kerugian. Kedua, pengadaan tanah menimbulkan dampak positif berupa efisiensi blaya transportasi, peningkatan aksesibilitas, serta terbukanya peluang kerja baru di sekitar stasiun kereta api. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak dirasakan, terutama bagi masyarakat penerima ganti kerugianrı, yaitu perubahan struktur mata pencaharian akibat berkurangnya luas tanah pertanian, penurunan pendapatan karena menurunnya hasil produksi pertanian, serta berkurangnya aset produktif yang sebelumnya berupa tanah sawah. Ketiga, tanggapan netral masyarakat Desa Punranga terhadap keberadaan jalur kereta api kecuali masyarakat penerima ganti kerugian memberikan tanggapan negatif karena kerugian yang dialami. Keempat, solusi yang dapat mengatasi dampak negatif yang terjadi yakni melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, yang mencakup pemberian ganti kerugian yang lebih produktif, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penyediaan peluang kerja, serta pendampingan dalarn pengelolaan uang ganti kerugian.