Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keberatan masyarakat dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora. Keberatan tersebut muncul akibat ketidaksesuaian data antara hasil pendataan dengan kondisi aktual di lapangan, baik pada luas bidang tanah maupun pada jumlah dan jenis tanaman. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi inventarisasi dan identifikasi serta penyebab ketidaksesuaian data menggunakan Model Implementasi Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan variabel paling dominan penyebab ketidaksesuaian data, karena kejelasan pesan dari Satgas A tidak terpemahi dan konsistensi informasi dari Satgas B gagal. Sumber daya secara umum memadai, namun wewenang Satgas B tidak optimal karena masyarakat dilibatkan dalam pendataan dan fasilitas sinyal tidak memadai. Disposisi petugas tergolong baik, tetapi tidak mampu menutupi kelemahan komunikasi. Struktur birokrasi belum efektif karena pelanggaran pasal pada tahap persiapan dan lemahnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan perpanjangan waktu pada pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan komunikasi teknis sejak sosialisasi, penguatan wewenang petugas, penyediaan fasilitas komunikasi alternatif, serta revisi SOP yang mewajibkan verifikasi lapangan pada tahap persiapan.