Transformasi digital dalam pelayanan pertanahan di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan penerbitan sertipikat elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Meskipun pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kudus tergolong tinggi, dengan 95,95% bidang tanah telah bersertipikat, implementasi penerbitan sertipikat elektronik masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam melayani penerbitan sertipikat elektronik pada tahun 2023-2025 serta menganalisis implementasi strateginya yang difokuskan pada unsur man (sumber daya manusia) dan methods (metode pelayanan).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris.

Data dikumpulkan melalui observasi pelaksanaan pendaftaran tanah, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan laporan permohonan masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat elektronik di Kabupaten Kudus belum optimal, ditandai dengan dominasi sertipikat analog sebanyak 429.146 sertipikat (95,02%) dibandingkan sertipikat elektronik sebanyak 22.491 sertipikat (4,98%). Data permohonan masyarakat tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan didominasi pemeliharaan data pendaftaran tanah, terutama layanan Peralihan Hak dan Pembebanan Hak, dibandingkan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Implementasi strategi sangat bergantung pada unsur man, melalui peningkatan pemahaman pegawai dan sosialisasi kepada masyarakat, serta unsur methods, melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan pelaksanaan sosialisasi yang efektif. Optimalisasi kedua unsur tersebut diperlukan untuk mengatasi rendahnya pemahaman dan kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada sertipikat analog.