Transformasi digital di sektor pertanahan mendorong Kementerian ATR/BPN beralih dari sertipikat tanah analog ke sertipikat tanah elektronik, naman peralihan ini membawa karakteristik risiko yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan pengelolaan risiko antara sertipikat tanah elektronik dan analog di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, mengikuti kerangka manajemen risiko ISO 31000.

Hasil penelitian menunjukkan risiko utama sertipikat analog bersifat fisik dan administratif (kerusakan dan buku tanah belum diketemukan), sedangkan risiko sertipikat elektronik bersifat teknologis (gangguan server dan ancaman siber). Kedua jenis sertipikat memiliki skor risiko residual yang sama, yaitu 14 dengan kategori Sedang. Sertipikat elektronik dinilai lebih unggul dari sisi keamanan jangka panjang berkat sistem TTE, audit trail, dan enkripsi BSSN. Strategi yang direkomendasikan adalah model terintegrasi (hybrid) yang memadukan keamanan fisik dan digital dalam proses alih media.