Transformasi digital pemerintahan mendorong integrasi data lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi daerah. Kabupaten Sragen menerapkan integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah melalui Sistem INSPIRA TANAH yang menghubungkan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SIMPDRD) serta Sistetn Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) milik BPKPD Kabupaten Sragen melalui mekanisme host-to-hent berbasis Application Programming Interface (API). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem, kendala pelaksanaan, efisiensi pelayanan, serta potensi penguatan basis ketetapan PBB-P2. Metode yang digunakan adalah mised methods dengan desain concurrent embedded, yaitu pendekatan kualitatif sebagai metode utama dan deta kuantitatif sebagai pendukung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur, dan analisis data layanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem INSPIRA TANAH berlangsung melalui empat fase, yaitu inisiasi dan perencanaan, legitimasi dan persiapan, implementasi sistem, serta evaluasi dan diseminasi. Sistem ini mendukung pertukaran data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) secara elektronik. Pertukaran data dapat berjalan real-time pada level teknis, tetapi penyelesaian layanan tetap dipengaruhi olch verifikasi, validasi, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan proses administratif, Rata-rata durasi integrasi empiris mencapai 7,94 hari, sedangkan rata-rata durasi TTE mencapai 1,83 hari. Total durasi layanan digital menjadi 9,77 hari dan menghemat waktu sekitar 20,23 hari dibandingkan pelayanan manual kolektif 30 hari. Sampai 24 April 2026, sebanyak 15.016 e-SPPT PBB-P2 telah diproses melalui integrasi NIB-NOP dengan total nilai ketetapan sebesar Rp1.277.850.668. Analisis Cont Benefit Analysis (CBA) indikatif administratif menunjukkan net benefit positif sebesar Rp1.218.350.668, dengan Break Even Point (BEP) tercapai pada proses ke-706.

Implementasi sistem masih menghadapi kendala, terutama integrasi spasial yang belum berjalan penuh, pemanfaatan log rystem yang belum optimal, dan keterbatasan dukungan pengembangan sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa INSPIRA TANAH mendukung interoperabilitas layanan lintas instansi dan memperkuat basis ketetapan PBB-P2, tetapi belum dapat diklaim sebagai peningkatan PAD langsang karena tidak dianalisis berdasarkan realisasi pembayaran pajak.