Pengadaan tanah untuk kepentingan umum kerap menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif-yuridis dan keadilan substantif. Studi ini mengkaji persepsi keadilan dan kelayakan ganti rugi serta dampak sosial-ekonomi pada pengadaan tanah Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Desa Gunaksa menggunakan metode hukum empiris kualitatif dengan perspektif socio-legal. Temuan menunjukkan bahwa keadilan dipersepsikan tidak hanya dari besaran ganti rugi, tetapi juga transparansi prosedural dan pengakuan atas kerugian nonfisik seperti ikatan emosional terhadap tanah leluhur Dari sisi kelayakan, ganti rugi umumnya memenuhi kebutuhan dasar dan memberi peluang peningkatan kesejahteraan, meski manfaatnya bervariasi.

Secara ekonomi, ganti rugi bersifat transitoris dan tidak mampu menggantikan pendapatan permanen secara berkelanjutan, sehingga memicu pergeseran mata pencaharian ke sektor jasa dengan hasil beragam. Secara sosial, Banjar Adat berperan sebagai penyangga modal sosial yang meminimalkan konflik horizontal, namun konflik internal keluarga tetap muncul. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ganti rugi yang layak dan adil memerlukan pergeseran dari pendekatan formal-prosedural ke substantif yang memperhatikan keberlanjutan hidup pasca-pelepasan tanah.