Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu dari tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN Untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, dilakukan inovasi berupa pelayanan peralihan hak secara elektronik. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari penerapan e-government di sektor pertanahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalan administrasi pertanahan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik dalam pelayanan peralihan hak secara elektronik, mengidentifikasi problematika dan dampak yang timbul, serta menganalisis strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan hak secara elektronik telah berjalan sesuai ketentuan, namun tingkat ketepatan waktu penyelesaian layanan masih rendah, ditandai dengan adanya berbagai problematika yang meliputi aspek hukum, teknis, dan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut berdampak pada keterlambatan pelayanan, berpotensi mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Strategi yang dilakukan antara lain melalui koordinasi antarseksi, peningkatan ketelitian dalam pengolahan data, serta pelaporan kendala sistem kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pada sistem, validitas data, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia guna mendukung optimalisasi pelayanan peralihan hak secara elektronik.