Reforma agraria di Indonesia semakin menuntut penataan akses yang menghubungkan sertipikat tanah dengan peluang ekonomi produktif. Penelitian ini mengkaji partisipasi multipihak dalam penataan akses reforma agraria di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, serta kontribusinya terhadap SDGs tujuan 1 dan 2. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari kantor pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, Jembaga keuangan, dan swasta. Analisis penelitian ini menggunakan teori Multi-Stakeholder Partnership, yaitu hubungan, keterlibatan, pengaruh, dan hambatan. Hasil penelitian menunjukkan penataan akses berjalan melalui penguatan aset tanah, fasilitasi kelompok tani, demplot, pelatihan, akses pasar, dan dukungan pembiayaan. Peran para pihak saling melengkapi, tetapi masih terkendala efisiensi anggaran, perbedaan peta jalan program, syarat kredit formal, ketergantungan tengkulak, risiko iklim, dan jalan usaha tuni yang rusak. Reforma agraria dapat mendukung pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan apabila kepastian hak atas tanah diikuti intervensi akses yang terkoordinasi, adaptif, dan berkelanjutan.