Data pertanahan di tingkat kalurahan menjadi dasar tertib adminstrasi dan pelayanan publik. Dinmana Informasi yung akurat sangat diperlukan untuk perencanaan wilayah dan pencegahan peristiwa songketa tanah. Di Kalurahan Beji, pengelolaan data pertanahan masih dilakukan secara manual dan terpisah. Anip utama berupa Buku C atau Letter C, register, dan peta biok PBB masih berbentuk finik Ketiadaan basis data digital membuat pembaruan informasi dan pencarian data memerlukan waktu lama. Pemohon umumnya harias datang langsung ke kantor kahrahan untuk mengurus layanan. Layanan yang paling sering adalah jual beli, hihah, dan turun wars beserta perubahan catatan, Maryarakat juga rutin meminta salinan Letter C dan informasi huan bidang tanah. Karakteristik pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanah yang istemewa yakni tanah Sultan Gustan SG dan TKD supaya tidak terjadinya peristiwa tumpang tindih dengan tanah persorangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi pertamahan di Kalurahan Beji. Analisis mencakup kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, serta prioritas fitur layanan, Penelitian juga menyusun desain konseptual sebagai dasar pengembangan aplikasi pada tahap implementasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan format deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi alur pelayanan, wawancara pemangku kepentingan, dan dokumentasi arsip. Kerangka kerja pengembangan mengacu pada pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) unnak tahap analisis serta desain. Pada tahap analisis, kebutuhan dirumuskan menjadi spesifikasi fungsional dan nonfungsional. Pada tahap desain, kebutuhan diterjemahkan ke dalam rancangan desain konseptual berbasis Lingfied Modeling Language (UML), Pemodelan UML yakni meliputi sse case diagram, activity diagram, dan clans diagram. Rancangan dilengkapi konsep struktur basis data serta antarmuka untuk memandu implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama adalah digitalisasi arsip pertanahan, terutama penyalinan Letter C, disertai fitur pencarian data bidang agar penelusuran informasi lebih cepat. Informasi pertanahan perlu disajikan secara tekstual dan spasial melalui peta interaktif serta galeri peta untuk akses dan undah peta sebagai referensi. Sistem juga perlu mendukung layanan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk kebutuhan administrasi lintas instansi. Selain itu terdapat pengaturan hak akses, pembaruan data terkontrol, serta klasifikasi SG/nen SG dan TKD/non TKD untuk mencegah tumpang tindih. Kebutuhan nonfungsional meliputi dukungan perangkat, basis data, dan mekanisme pencadangan guna menjaga keamanan dan keberlanjutan data.