Pensertipikatan tanah wakaf merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan. Hingga tahun 2025, sebanyak 1.350 bidang atau 52,49% dari total 2.572 bidang tanah wakal di Kabupaten Nganjuk masih belum bersertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab belum optimalnya pensertipikatan tanah wakaf serta mengkaji bentuk dan efektivitas kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah tanah wakaf yang

belum bersertipikat disebabkan oleh tiga dimensi permasalahan, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi sertipikasi, kendala administratif berupa ketidaklengkapan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan legalitas nazhir, serta lemahnya koordinasi dan pendampingan antarinstansi, Kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi antarinstansi, sinkronisasi data antara sistem SIWAK dan KKP, sosialisasi dan pendampingan administrasi bersama, serta pembentukan Tim Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf. Kolaborasi tersebut berdampak pada peningkatan signifikan jumlah pendaftaran dari 43 bidang pada tahun 2004 menjadi 646 bidang pada tahun 2025. Meskipun demikian, kolaborasi dinilai belum optimal karena permasalahan struktural terkait kelengkapan dokumen dan keterbatasan sosialisasi belum terselesaikan secara menyeluruh.