Kelurahan Kadilangu di Kabupaten Demak merupakan daerah bekas Desa Perdikan yang memiliki nilai historis dan religius. Dalam perkembangannya, tanah perdikan mengalami permasalahan terkait ketidakjelasan status hukum serta kesulitan dalam melakukan sertipikasi. Selain itu, adanya pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang melewati wilayah tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, terkait pemberian ganti kerugian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum tanah perdikan di Kelurahan Kadılangu, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dan pasca pengadaan tanah serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum tanah perdikan di Kadilangu masih memiliki ketidakjelasan akibat adanya perbedaan antara legitimasi historis dan sistem hukum pertanahan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pada pemberian ganti kerugian telah mengikuti ketentuan pada peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan terkait sengketa subjek yang menerima ganti kerugian dan munculnya dualisme klaim yayasan yang menyebabkan permasalahan internal antar yayasan. Penyelesaian permasalahan ini dilakukan melalui mekanisme litigasi untuk menghasilkan putusan yang mengikat, sehingga pihak yang menerima ganti kerugian memiliki kepastian hukum. Maka, diperlukan kejelasan status tanah perdikan supaya proses pengadaan tanah dapat berjalan dengan adil dan memberikan kepastian hukum