Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengaturan proporsi dan pemanfaatan tanah kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Regulasi tersebut menetapkan batas maksimum tanah pelungguh sebesar 60%, tanah pengarem-arem 10%, serta komposisi pembagian per jabatan dengan rasio 7-6-5-3-1 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data model Creswell dan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi tanah pelungguh di Kalurahan Margokaton masih melebihi ketentuan dan pembagiannya belum sepenuhnya sesuai dengan komposisi 7-6-5-3-1 Tanah kas kalurahan sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, namun beberapa bidang masih belum produktif Selain itu, terdapat perbedaan antara data administrasi dan hasil inventarisasi tahun 2023 yang mengindikasikan perubahan kondisi fisik lapangan. Implementasi kebijakan masih berada pada tahap transisi dengan capaian sekitar 60%, ditandai eleh penyusunan skema redistribusi tanah pelungguh, pembuatan peta digital, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penyewa.

Faktor penghambat implementasi bersifat multidimensi. Hambatan komunikasi muncul akibat belum tersedianya petunjuk teknis tertulis yang rinci. Hambatan sumber daya menjadi faktor paling dominan, meliputi keterbatasan kompetensi SDM, sarana teknis, anggaran, serta berkurangnya aset tanah akibat pembangunan jalan tol. Hambatan disposisi tergolong rendah karena aparatur mendukung regulasi baru, meskipun masih terdapat potensi pragmatisme. Sementara itu, harnbatan struktur birokrasi tergolong tinggi akibat ketiadaan SOP belum selesainya penyusunan Peraturan Kalurahan, dan lemahnya koordinasi lintas instansi.