Konsinyasi dalam pengadaan tanah merupakan mekanisme hukum berupa penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besaran ganti kerugian. Secara normatif, mekanisme ini bertujuan memberi kepastian penyelesaian ganti kerugian sekaligus menjaga kelancaran pembangunan untuk kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya konsinyasi sering menimbulkan permasalahan karena belum dipahami secara utuh oleh pihak yang berhak menolak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman pihak yang berhak dan menolak terhadap konsinyasi pengadaan tanah dalam pembangunan SUTET 500 kV Sirkuit 2 Ampel-Pedan di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolalı. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalus wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsinyasi lebih dipahami sebagai akibat penolakan nilai ganti kerugian daripada sebagai mekanisme hukum. Rendahnya. pemahaman dipengaruhi keterlambatan informasi, komunikasi yang kurang dialogıs, keterbatasan informasi tertulis, kurangnya keterlibatan pihak yang berhak dalam penilaian, serta persepsi ketidakadilan terhadap nilai ganti kerugian. Kondisi ini menimbulkan penolakan, menurunkan kepercayaan terhadap pelaksana pengadaan tanah, dan mengganggu kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisası yang sistematis, transparansi penilaian, dan ruang dialog yang lebih partisipatif