Penelitian ini membahas problematika lahan transmigrasi sebagai objek Reforma Agraria di Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Reforma Agraria bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi tanah, namun implementasi di kawasan transmigrasi sering menghadapi ketidaksesuaian antara subjek dan objek tanah serta konflik agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan concurrent mixed methods dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman holistik. Analisis kronologis menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah transmigrasi tidak lagi sesuai dengan peruntukan awal, sehingga menghambat pembangunan daerah. Hasil kajian ketersediaan lahan menunjukkan bahwa dari total lahan transmigrasi, 1.941,15 hektar (57,29%) berpotensi menjadi objek TORA, dengan mayoritas berupa lahan pertanian dan perkebunan seluas 1.495,45 hektar (53,73%). Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penataan ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui mekanisme Reforma Agraria, dengan prioritas pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) serta mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan sesuai regulasi. Temuan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan penataan spasial dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat transmigran.