Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi pengembangan kain teman khas Badung di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pemasaran, kelembagaan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalarn pelaksanaan penataan akses reforma agraria bagi pengembangan kain tenun khas Badung serta menganalisis respons, partisipasi, manfaat, dan kendala yang dirasakan oleh informan yang terlibat dalam program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Marnbal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala Desa Mambal, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tenun Sari Jepun, dan pengrajin tenun. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan telaah data, reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui kegiatan pemetaan sosial, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan kewirausahaan. Program tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan kapasitas informan melalui pelatihan dan sosialisasi, penguatan kelembagaan Kelompok

Tenun Sari Jepun, serta terbukanya peluang promosi produk melalui pameran dan kegiatan yang difasilitasi pemerintah. Namun demikian, penelitian ini belum menemukan bukti bahwa fasilitasi akses permodalan telah dimanfaatkan secara langsung oleh anggota kelompok maupun bahwa sosialisasi digital marketing telah menghasilkan peningkatan transaksi penjualan secara nyata. Informan yang terlibat dalam program menunjukkan respons yang cenderung positif terhadap peran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Meskipun demikian, pelaksanaan program belum berjalan optimal karena fase pengembangan akses pasar secara berkelanjutan belum terlaksana akibat perubahan petunjuk teknis program.