Pesatnya pembangunan fasilitas pariwisata di Kecamatan Ubud telah mendorong alih fungsi lahan sawah produktif secara masif. Penelitian ini membahas kasus Green Flow Villas yang melanggar ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Ubud. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian oleh pemerintah. menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan faktor-faktor keberhasilan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) menurut teori Edward III (1980), serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total luas bidang tanah 19.570 m² seluas 6.911 m² (35,5%) termasuk dalam klasifikasi "Tidak Sesuai dengan Rencana Pola Ruang RDTR Kecamatan Ubud. Unit bangunan 3, 4, dan 5 berada pada Sub-Zona Pertanian (P-1 atau Tanaman Pangan) yang tidak diizinkan untuk pembangunan vila, sementara unit bangunan 1 dan 2 yang berada pada Sub-Zona Pariwisata diizinkan beroperasi kembali setelah memenuhi persyaratan dasar perizinan (KKPR. Persetujuan Lingkungan, PBG, dan SLF). Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar telah melakukan berbagai upaya pengendalian mulai dari pengawasan, pemberian surat peringatan, pemanggilan, pemberhentian sementara kegiatan operasional dan pembangunan, hingga penjatuhan Sanksi Administratif.

Implementasi kebijakan oleh DPUPR dan Satpol PP Kabupaten Gianyar belum optimal. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kualitas SDM, penambahan armada Satpol PP, optimalisasi komunikasi kebijakan, serta pelibatan Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra pengawasan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Ubud belum efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas internal pemerintah dan pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat.