Inovasi daerah bukan hanya sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, namun juga menjadi sebuah tuntutan yang perlu terintegrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi yang menjadi landasan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang agar pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Buku ini membahas mengenai inovasi daerah dalam bingkai otonomi melalui perspektif hukum. Eksistensi keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi, pada akhirnya akan terlihat dari inovasi yang dilakukan dalam pelayanan terhadap masyarakat.