Buku ini membahas tentang sengketa dan konflik pertanahan, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa dan konflik tanah di masyarakat melalui mediasi (nonlitigasi), Proses penyelesaian sengketa dan konflik melalui mediasi bertujuan untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparsial, yaitu mediator. Peran mediator sendiri dalam membantu para pihak adalah secara sistematis berusaha mengisolasi isu-isu konflik agar tidak menyinggung para pihak. Keberhasilan proses mediasi ini sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan tepat. Mediasi merupakan langkah terbaik yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa tanah di masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak agar sengketa dan konflik tanah tersebut bisa cepat selesai. Pemberlakuan mediasi juga diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.

Dalam buku ini juga dibahas tentang politik hukum pertanahan, pengaturan tanah dalam UUPA, dan hak-hak atas tanah di Indonesia. Dengan pemaparan yang komprehensif, bahasa yang lugas, serta topik-topik yang menggugah pembaca, tentunya buku ini layak untuk dijadikan sebagai sumber referensi utama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum, pemerhati agraria, peneliti hukum, pengamat politik, perusahaan swasta dan badan hukum. Di samping itu, buku ini dapat dijadikan referensi oleh praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.