SEKTOR publik kehutanan sedang mengalami perubahan yang sangat berarti. Salah satunya adalah bahwa sektor ini sudah memiliki panduan umum dalam melaksanakan program-programnya, sehingga tidak perlu menyusun rencana strategik lagi. Panduan umum itu berupa keterikatan dengan lembaga internasional terutama IMF dan kelompok negara donor yang tergabung di dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Panduan di dalam negeri adalah melaksanakan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah-yang dilengkapi dengan. uu 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan petunjuk umum tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini, kiranya sektor publik kehutanan cukup membuat sebuah strategi dan pernyataan tentang sasaran-antara yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Lalu bagaimana implementasinya? Buku yang Anda pegang inilah buku pertama yang akan membahasnya.*