Dalam konstelasi otonomi daerah, penataan ruang sering dimaknai secara beragam, malai dari pemahaman bahwa penataan ruang merupakan arahan pola pemanfaatan ruang, instrumen pengendali dalam alih fungsi lahan, sampai pemahaman minor baliwa penataan ruang dipandang sebagai 'alat bargaining antara birokrat dan pihak swasta/investor yang akan menanamkan investasinya atau terkadang malah dianggap sebagai 'penghambat pembangunan. Era desentralisasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mengiringi kemunculan dan perkembangan otonomi, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah masing-masing. Inilah peluang dan tantangan bagi daerah otonom untuk mewujudkan terselenggaranya penataan ruang yang baik, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sutaryono, S.Si. M.Si. lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1971. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional onal (STPN) di Yogyakarta. Memperoleh Gelar Sarjana Geografi dari Fakultas Geografi UGM pada tahun 1995 dan Gelar Master di bidang Ilmu-Ilmu Sosial dari Pasca Sarjana UGM tahun 2001. Aktif mengelola Jurnal Pertanahan BHUMI dan Majalah Ilmiah WIDYA BHUMI yang diterbitkan oleh STPN, saat ini menjabat sebagai Pemimpin Umum. Karya Tulis yang pernah dipublikasikan, baik melalui media ilmiah maupun melalui surat kabar antara lain: (1) Sisa-Sisa Kearifan Agraria Akibat Modernitas Dan Pembangunan; (2) Penataan Penguasaan Tanah Basis Pengelolaan Wilayah Pesisir; (3) Pembangunan Dan Konflik Pertanahan Sebuah Subordinasi Masyarakat Lokal dan Petani; (4) Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan Petani; (5) Dikotomi Nilai Tanah Antara Agen Kapitalis dan Masyarakat Lokal; (6) Konflik Pertanahan, Sebuah Kaca Benggala; (7) Studi Assesment Ratio NJOP Tanah Terhadap Harga Tanah Di Kota Surakarta; (8) Dualisme Perkembangan Wilayah Dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah; (9) Strategi Mereduksi Konflik Dalam Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Adat Dayak Pitap; (10) Dinamika Perencanaan Tata Ruang; (11) Dinamika Perkembangan Wilayah dan Dampaknya Terhadap Nilai Tanah; (12) industrialisasi Dan Perubahan Penggunaan Tanah Di Kawasan Industri; (13) Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat; (14) Partisipasi Masyarakat, Otda dan Penataan Ruang; dan lain-lain.