Sertifikat hak atas tanah melekat pada suatu bidang yang telah didaftarkan untuk menjamin kekuatan hukumnya melalui proses pendaftaran tanah. Reforma Agraria memberikan manfaat untuk masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pertanahan. Masyarakat hunian tetap mandiri di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo tidak dapat mendaftarkan pemecahan atas hak tanah yang mereka miliki. Kendala yang dialami masyarakat ini mendorong stakeholder terkait untuk terlibat dalam proses pensertifikatan tanah masyarakat tersebut agar mereka memperoleh kekuatan hukum atas tanah yang akan mereka gunakan sebagai hunian tetap mandiri. Stakeholder terkait melalui program Reforma Agraria yang tergabung dalam Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sleman berupaya memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan legalisasi aset tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Pelaksanaan program GTRA Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan untuk masyarakat mengalami perubahan dari konsolidasi tanah menjadi pelepasan hak. GTRA Kabupaten Sleman berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam menyelesaikan pensertifikatan tanah masyarakat. Hasil dari koordinasi tersebut berupa perubahan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/A/2022 menjadi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.8 Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk mengakomodir proses