Penelitian ini menganalisis kebijakan, hambatan, dan rekomendasi strategis untuk pelayanan perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Berakar pada kerangka hukum unik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY No. 13/2012, yang mengakui Kasultanan sebagai badan hukum pemilik SG, penelitian ini mengidentifikasi hambatan administratif, yuridis, dan data yang signifikan. Temuan utama menunjukkan keterlambatan substansial dalam penerbitan Scrat Kekancingan izin wajib dari Kasultanan dengan hanya 1.96% dari permohonan yang direkomendasikan disetujui antara tahun 2019-2023 Keterlambatan ini, ditambah dengan tidak adanya batas waktu yang jelas untuk persetujuan Kasultanan dan kurangnya regulasi transparan untuk biaya Pisungsung (sewa), menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan menghambat investasi. Selain itu, ketergantungan pada data pertanahan lama yang sering rusak dan tidak akurat memperburuk hambatan administratif Penelitian ini mengusulkan strategi komprehensif untuk perbaikan, menekankan digitalisası administrasi dan data, penguatan kerangka hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi dan edukasi publik. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong sistem administrasi pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan di DIY, guna menjamin kepastian hukum dan mendukung pembangunan berkelanjutan.