Pengadaan tanah merupakan proses penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan Bandara Mozes Kilangin di Timika. Namun, Implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian prosedur dan potensi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses pengadaan tanah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumen dan wawancara terhadap informan dari instansi terkait serta masyarakat yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 39 prosedur pengadaan tanah yang diidentifikasi, terdapat 17 kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, 20 kegiatan yang tidak sesuai, serta 2 prosedur yang tidak dapat diidentifikasi. Meskipun ditemukan berbagai ketidaksesuaian, proyek pengadaan tanah tetap dapat dilaksanakan dengan relatii sukses.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adanya koordinasi lintas instansi, kepemimpinan yang efektif dalam panitia pengadaan tanah, serta partisipasi aktif dari tokoh adat dan masyarakat lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk evaluasi terhadap implementasi regulasi pengadaan tanah serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan efisiensi dalam proyek infrastruktur strategis, khususnya di wilayah Papua yang memiliki dinamika sosial dan geografis yang kompleks.