Permasalahan sertipikasi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang digunakan untuk infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo menimbulkan hambatan hukum dan administratif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab, menganalisis faktor internal dan eksternal, serta merumuskan strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di PT KAI DAOP 7 Madiun serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang telah digunakan sebagai jalan oleh pemerintah belum memiliki kepastian hukum karena belum disertipikatkan dan minim koordinasi antarlembaga. Analisis SWOT menghasilkan strategi penyelesaian berbasis optimalisasi data grondkaart, sinergi kelembagaan, serta langkah litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan dan legalisasi aset memerlukan komitmen bersama agar aset negara tidak berpotensi disengketakan.