Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Dari rencana awal untuk mendaftarkan 120 juta bidang tanah, hingga akhir Desember 2024 tercatat sebanyak 120,9 juta bidang telah terdata. Capaian ini merepresentasikan 95,9% dari target nasional yang dicanangkan hingga tahun 2025, yaitu sebanyak 126 juta bidang tanah. Dari total tersebut, 95,3 juta bidang telah memperoleh sertipikat, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian administratif. "Pekerjaan di lapangan sudah rampung pada tahap survei. Namun, untuk menyelesaikan keseluruhan proses hingga menjadi sertipikat, masih diperlukan upaya lanjutan," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam acara Catatan Akhir Tahun yang berlangsung di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut, Kantor Pertanahan telah menyalurkan sebagian target PTSL ke Desa Cibungur sebanyak 358 bidang. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PTSL.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai peserta Program PTSL. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, untuk memudahkan peneliti menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program PTSL. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder meliputi peraturan terkait, laporan kegiatan tahunan, serta dokumentasi berupa foto dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL 2024 di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan terkait rendahnya respon dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan karena Desa Cibungur baru pertama kali mengikuti program PTSL pada tahun 2024, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program ini masih terbatas. Faktor pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab utama minimnya pemahaman terhadap PTSL. Pada tahap pelaksanaan, mengacu pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, program ini telah sampai pada tahap pengumuman data fisik dan hukum tanah. Tanggung jawab dan peran masyarakat sebagai peserta PTSL meliputi keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan, kontribusi dalam pengumpulan data fisik di lapangan, dan keterlibatan dalam pengumpulan data hukum.