Pembangunan Bendungan Semantok sebagai bagian dari Froyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Nganjuk membawa dampak signifikan terhadap masyarakat sekita. Sebanyak 244 bidang tanah masyarakat, 6 bidang tanah kas desa, dan 5 bidang tanah pensarana wen terdampak oleh pembangunan tersebut, yang menyebabkan relokasi lebih dari 100 kepala keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandala yang menyebabkan penerbitan sertipikat tanah relokasi dalain pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk belum tuntas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi relokasi berada di atas lahan milik Perbutani seluas 19,98 hektar yang belum berubah status dari kawasan hutan menjadi tanah non-kawasan. Permasalahan administratif, seperti lamanya penses tukar menukar kawasan hutan dan proses peralihan penguasaan tanah dari pemerintah daerah kepada masyarakat, menjadi hambutan utama dalam proses pensertipikatan. Ketiadaan sertipikat menyetubkan masyarakat mengalami ketidakpastian hukum, Lerentanan terhadap klaim pihak ketiga, serta memurunnya kepercayaan terhadap pemerintah

Dengan demikian, diperlukan percepatan proses perubahan status lahan, memfasilitasi proses peralihan hak atas tanah kepada masyarakat, dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan agar hak-hak masyarakat scrdampak dapat terpenuhi secara adil dan legal.