Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi pengadministrasian tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang diperluas atau lebih dikenal extended case method merupakan sebuah penelitian sosial dan budaya. Berdasarkan PP 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II telah melaksanakannya sudah sesuai dengan peraturan? Namun karena kurangnya koordinasi antar seksi dalam pencatatan di arsip, PT. Mitrakusuma Erasemesta selaku pemilik HGB 28/Singajaya yang masuk kedalam basis data tanah terindikasi terlantar melakukan permohonan pemecahan bidang

Pada saat kegiatan pemecahan bidang yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan pada tahap penandatangan sertipikat oleh kepala kantor, kepala kantor meminta buku tanahnya untuk disesuaikan. Namun buku tanahnya di karantina karena masuk kedalam pemblokiran basis data tanah terindikasi terlantar, sehingga PT Mitrakusuma Erasemesta diminta untuk mengurus terlebih dahulu tanah terindikasi terlantarnya. Sehingga menjadikan kerugian bagi PT. Mitrakusuma Erasemesta terkait dengan hal waktu, yang dimana proses pemecahan bidangnya berjalan dengan waktu yang cukup lama. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan penginventarisasian tanah terindikasi terlantar dan pengadministrasiannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II dan upaya yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh PT Mitrakusuma Erasemesta untuk pengeluaran objek tanahnya dari basis data tanah terinidikasi terlantar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bisa terjadinya kegiatan pemecahan hak atas tanah terindikasi terlantar dikarenakan pada saat pendaftaran pemecahan bidang, bidang tanah tersebut masih dalam proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan SK dari Kantor Wilayah Jawa Barat tentang pengadministrasian basis data tanah terindikasi terlantar belum keluar. Namun status HGB 28/Singajaya milik PT Mitrakusuma Erasemesta sudah keluar dari basis data tanah terindikasi terlantar berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan dari Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Ruang