Penelitian ini menganalisis bagaimana proses sertifikasi tanah komunal hasil redistribusi berfungsi sebagai cara untuk memenuhi hak atas tanah bagi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Besar. Latar belakang dari penelitian ini berfokus pada masalah agraria setelah konflik di Aceh, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah menjadi elemen penting dalam mendukung reintegrasi sosial-ekonomi bagi mantan pejuang. Sertifikat tanah komunal berfungsi sebagai alat hukum untuk memberikan kepastian hukum terkait tanah yang dikelola secara bersama-sama, sekaligus merupakan bagian dari upaya reforma agraria dan implementasi Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dengan informan utama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi penerima manfaat dari redistribusi tanah komunal, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengajuan sertifikat, serta mengevaluası kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan sertifikasi tanah komunal untuk mantan anggota GAM.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah komunal dipengaruhi oleh regulasi, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat setempat, serta faktor sosial-politik yang ada. Pemerintah, melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Kantor Pertanahan, telah menjalankan peranan penting dalam redistribusi lahan, meskipun masih ada kendala seperti tumpang tindih aturan, kekurangan data penerima, dan risiko konflik agraria. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus, pengembangan kapasitas lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam proses sertifikasi untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam program redistribusi tanah komunal.