Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang diterapkan selama pelaksanaan kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis data tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GTRA memiliki peran penting dalam tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan legalisasi aset, dengan kegiatan utama meliputi pembentukan tim pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat, verifikasi subjek dan objek tanah, pengukuran bidang di atas air, fasilitasi penerbitan PKKPRL, hingga penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh GTRA, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat sertipikat tanah, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia teknis, serta kendala teknis di lapangan seperti lokasi pengukuran yang sulit diakses. Untuk mengatasi hal tersebut, GTRA menerapkan solusi berupa sosialisasi berbasis komunitas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penjadwalan pengukuran yang disesuaikan dengan kondisi pasang surut laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran GTRA sangat strategis dalam mendukung kepastian hukum aset masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.