Sertipikat pengganti merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah guna melindungi kepemilikan hak atas tanah serta mencegah munculnya sertipikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian di kemudian hari bagi pemilik maupun pihak terkait. Selain itu, keberadaan sertipikat pengganti juga menjadi upaya preventif dalam menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelayanan penerbitan serta kedudukan hukum sertipikat pengganti akibat rusak, hilang, maupun permohonan penggantian blanko sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni mengkaji data primer melalui observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti terdapat penyesuaian kebijakan terhadap standar prosedur operasional dan pengaturan pertanahan yang mengacu pada ketentuan terbaru, yaitu peralihan kebijakan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Penyesuaian tersebut mencakup pula penerbitan sertipikat pengganti dalam bentuk elektronik serta penegasan mengenai kedudukan hukumnya yang setara dengan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pertama kali.