Sengketa pertanahan yang banyak terjadi di masyarakat salah satunya adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (Overlapping). Seperti Kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, terletak di Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan salah satu cara yaitu mediasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak memiliki wewengan dalam mengurus masalah di bidang pertanahan berperan sebagai mediator dalam memimpin jalannya mediasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penychab terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (Overlapping) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan untuk menghetahui proses serta langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (Overlapping), Hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah yaitu tidak dipeliharanya patok batas hidang tanah oleh pemilik bidang tanah, adanya indikasi kesalahan pemilik bidang tanah dalam menunjukan batas hatas kepernilikan kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan dalam melakukan penginputan data pertanahan; adanya pemekaran wilayah yang tidak diikuti dengan pemeliharaan data pertanahan. Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tamah (Overlapping) antara Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kaduagung dengan Sertipikat Hak Milik 1128/Bojongleles, setelah dilakukan proses mediasi, hasil yang disepakati kodua pihak yaitu ganti kerugian dan pelepasan hak