Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional melintasi kawasan hutan di Kabupaten Lebak, yang sebagian lahannya dikuasai masyarakat secara turun-temurun tanpa alas hak formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum tanah, alas hak masyarakat, proses pengadaan tanah, permasalahan yang muncul, serta upaya penyelesaiannya. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung. Kecamatan Cikulur. Kabupaten Lebak yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol dimana terjadi tumpang tindih antara penguasaan masyarakat dan status kawasan hutan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat terdampak, serta telaah dokumen dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskripuf-kualitatif dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data.

Hasil menunjukkan adanya bidang tanah yang dikuasai masyarakat berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas dan belum memiliki hak formal. Permasalahan yang timbul antara lain bidang tanah yang baru teridentifikasi berada di kawasan hutan setelah dilakukan proses tata batas di lapangan dan verifikasi, ketiadaan bukti kepemilikan formal dari masyarakat, ketidakterlibatan masyarakat yang menguasai bidang tanah di kawasan hutan dalam musyawarah ganti kerugian, ketidaksesuaian antara penguasaan faktual di lapangan dengan status hukun kawasan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan tanah. Upaya penyelesaian mengacu pada regulasi yang berlaku, dimana hal tersebut dilakukan melahi koordinasi lintas instansi dan pemberian santunan yang menjadi bagian dari penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2018 jo. Perpres 78 Tahun 2023.