Penelitian ini mengkaji problematika dan shematif soke dalam pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sektor berusaha di Kabupaten Karawang. Latar belakang penelitian ini didesati oleh tingginya minat larvestasi di Kabupaten Karawang yang mencapai Rp43.8 triliun pada tahun 2013, menempatkannya sebagai peringkat kedua investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini, dengan laju PORB sebesar 6.31% pada tahun 2002, dihalang cách implementasi sistem perizinan berusaha terugrasi secara elektronik (OSS-RBA). Namun, dalam pelaksaашину, плів ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitan KKPR, meliputi aspek regulasi, kekombagaan, pelayanan, dan sumber daya mamunia,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang dan merumuskan alternatif solusi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan (Kantor Pertanahan, DPMPTSP DPUPR Kabupaten Karawang, dan pelaku usaha) serta data sekunder dari studi dokumen dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara Lomparatif deskriptif untuk membandingkan implementasi KKPR dengan regulani yang berlaku dan mendeskripsikan hasil temaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi (1) Regulasi: Belum adanya regulasi daerah yang komprebemil mengenai pengawasan dan pengendalian KKPR, termasuk skema insentif dan ini (2) Kelembagaan: Peruan Forum Penataan Ruang (FPR) behum optimal akibat kurangnya koordinasi antarinstansi; (3) Pelayanan Kelemahan sistem OSS-RBA dalam validasi spasial das administratif, serta belum terintegrasiny a Rencana Detail Tata Ruang (RIFTR) dengan sistem 055-RBA, menyebabkan proses perizinan manual dan berpotesi tumpang tindih, (4) Sumber Daya Manusia. Ketimpangan antara jumlah SDM yang kompeten dengan volume permohonan KKPR yang tinggi. Selain itu, pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memahami alur perizinan digital dan penginputan data spasial Alternatif sohni yang direkomendasikan meliputi: (1) Penguatan regulasi daerah dengan penyusunan SOP KKPR yang rinci dan skema insentif-disinsentif (2) Optimalisasi peran FPR melalui koordinasi rutin dan integrasi sistem informasi spasial antar OPD (3) Perorpatan ponysusunan dan integrasi RDTR dengan OSS-RBA, serta perbaikan sistem OSS untuk validasi data yang lebih akurat (4) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan, dan (3) Peningkatan literasi digital pelaku usaha melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyediaan panduan interaktif