Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik penyebab tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Singkawang serta menelaah bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara (SKP). Fenomena tumpang tindih terjadi akibat ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan penggunaan lahan aktual, ketidakakuratan data administrasi pertanahan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya validasi terhadap peta bidang dan sertipikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan analisis spasial dengan metode analisis antara peta RTRW dan penggunaan lahan eksisting. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi enam kasus tumpang tindih yang ditangani oleh SKP Kantor Pertanahan Kota Singkawang selama periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik banyak terjadi di kawasan dengan tekanan ekonomi tinggi dan nilai tanah yang meningkat (ZNT), serta di wilayah yang tidak memiliki sinkronisasi data antar dokumen. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi administratif, verifikasi dokumen alas hak, serta pembaruan data pertanahan berbasis sistem digital. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya validasi spasial-yuridis dan penguatan sistem administrasi pertanahan berbasis teknologi sebagai upaya mencegah konflik dan memperkuat kepastian hukum dalam penguasaan tanah di kawasan perkotaan.