Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lumbung padi nasional menghadapi tantangan yang besar mengenai keberlanjutan lahan pertaniannya akibat pesatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Karawang secara spasial, serta dampak dan upaya penyelesaian permasalahan dari ketidaksesuaian LSD dan RTRW di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) dengan pendekatan spasial. Data kuantitatif dikumpulkan melalui overlay peta LSD dan peta RTRW Kabupaten Karawang sedangkan, data kualitatifnya diperoleh dari hasil wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat di wilayah dengan tingkat ketidaksesuaian tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari total 95.667,44 hektar lahan yang diteliti, 80.512.75 ha dinyatakan sesuai antara LSD dan RTRW, sementara 15.187,01 ha menunjukkan ketidaksesuaian. Pola sebaran ketidaksesuaian ini bersifat mengelompok, yang mengindikasikan risiko penularan alih fungsi lahan ke area sekitarnya. Dampak ketidaksesuaian ini meliputi konflik regulasi dalam penerbitan izin dan sertifikasi tanah, kesulitan pengawasan, serta penurunan kredibilitas kebijakan tata ruang. Di sektor pertanian, dampak yang signifikan adalah berkurangnya luas lahan produktif, ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, penurunan pendapatan petani, pergeseran mata pencarian, peningkatan risiko banjir, dan konflik agraria. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan revisi RTRW dengan prioritas sinkronisasi data LSD, penguatan koordinasi antar instansi (BPN, Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang), serta pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPT).