Transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk sektor pertanahan, telah membawa perubahan signifikan terhadap cara layanan yang diselenggarakan. Pada masa transisi dari sistem manual ke elektronik, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Layanan peralihan hak atas tanah secara elektrunik merupakan bentuk transformasi digital di lingkup Kementrian ATR/BPN Layanan ini merupakan inovasi baru yang mulai diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang juga ditunjuk sebagai salah satu lokasi pilot project. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan peralihan atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak Kantor Pertanahan dan PPAT, serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah berlangsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan yang mengatur mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah serta penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis elektronik. Tendapat beberapa perbedaan mendasar antara layanan peralihan hak secara elektronik dan manual, yaitu: 1) Peraturan, 2) Pendaftaran akta; 3) Penolakan berkas; 4) Pemeriksaan berkas, 5) Waktu: 6) Sertipikat. Tantangan yang dihadapi antara lain gangguan sistem dan kesalahan dokumen. Strategi penyelesaian mencakup penjadwalan peninjauan dokumen, koreksi langsung melalui sistem, serta koordinasi dengan PUSDATIN PPAT juga melakukan pemeriksaan pra-pengajuan, menugaskan staf teknis, dan menyiapkan dokumen manual saat sistem bermasalah. Temuan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan layanan pertanahan elektronik yang lebih adaptif dan responsif ke depannya