Permasalahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan merupakan tantangan besar dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/NDGa), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif aman, tangguh, dan berkelanjutan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian implementasi konsep Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dengan regulasi yang berlaku serta memahami peran para stakeholder dalam pelaksanaan program KTV di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KTV di kedua lokasi belun sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2019, terutama dalam aspek teknis seperti relokasi sementara dan penerbitan SHMSRS atas nama individu. Ditemukan juga bahwa keberhasilan pelaksanaan KTV sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif lima kategori stakeholder, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator, dalam kerangka collaborative governance. Keberhasilan di dua lokasi studi menunjukkan pentingnya dialog inklusif dalam setiap tahapan, serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan dan penguatan peran strategis Bank Tanah agar program KTV dapat direplikasi secara efektif sebagai solusi sistematis dalam penataan permukiman kumuh di wilayah perkotaan padat lainnya.