Regulasi sertipikat elektronik dimulai sejak tahun 2021 yang tertuang di dalam Permen ATR/Ka BPN No. 1/2021, seiring berjalannya waktu regulasi tersebut dicabut, diganti dengan Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023. Pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik oleh kantor pertanahan tidak semudah apa yang telah disusun pada Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023 maupun TCK Verifikasi BT dan SU. Hal ini dibuktikan dengan data BT dan SU pada tahun lama misal rentang tahun 1970-1999 yang sebagian belum dientri pada Portal Aplikasi ATR/BPN Sehingga, dalam implementasinya terdapat kendala khususnya verifikasi BT dan menjadi problematika tersendiri bagi kantor pertanahan yang menjadi kantor prioritas dalam penerbitan dokumen elektronik. Tujuan skripsi ini adalah guns menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul serta upaya kebijakan yang dilakukan di Kantah Kota Langsa terkait pelaksanaan verifikasi BT Metode skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil skripsi menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi buku tanah di Kantah Kota Langsa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan, Pelaksanaan dan Kualitas Kontrol. Kesesuaian pelaksanaan verifikasi buku tanah di Kantah Kota Langsa ada tahapan yang belum sesuai yaitu perhitungan atau inventarisasi dokumen buku tanah dan pembuatan form/laporan berita acara. Kendala atau problematika yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Langsa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.