Banjir di Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, menyebabkan kerugian material, ancaman jiwa, dan gangguan ekonomi akibat perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Penelitian ini menganalisis kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah tersebut. Hasil analisis citra Sentinel-2A dan data RTRW 2024 menunjukkan 76,59% wilayah "mendukung" RTRW, 18,93% "sesuai", dan 4,48% "tidak sesuai" dari total 18.169,193 hektar. Kebun campuran dan sawah irigasi mendominasi daerah rawan banjir, mengindikasikan risiko tinggi. Di daerah rawan banjir tinggi, 28,52% penggunaan tanah sesuai, 66,72% mendukung, dan 4,76% tidak sesuai RTRW. Ketidaksesuaian terbesar ditemukan pada kebun campuran di badan air, kawasan industri, dan hutan produksi terbatas. Dampak ketidaksesuaian penggunaan tanah di daerah rawan banjir meliputi: lingkungan (peningkatan risiko banjir akibat pembangunan tak sesuai rawa dan gangguan drainase, penurunan tanah/intrusi air laut), ekonomi (penurunan aktivitas jual beli, kerugian harta benda), dan sosial (perubahan struktur sosial, potensi perpindahan penduduk, dilema anatara relokasi dan kearifan lokal). Rekomendasi kebijakan fokus pada penegakan RTRW dan sanksi, penguatan RDTR dan infrastruktur, konservasi/mitigasi fisik (pengerukan parit, larangan pembangunan penghambat aliran air), serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan pentahelix. Implementasi Perda RTRW Nomor 5 Tahun 2024 masih menjadi tantangan pada kawasan eksisting, memerlukan pendekatan transisi dan pembinaan.