Penertiban kawasan emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta, khususnya di wilayah Bong Suwung, dilakukan olch PT KAI DAOP 6 Yogyakarta sebagai bagian dari upaya pengamanan jalur operasional kereta api dan pengelolaan aset tanah milik Kasultanan Yogyakarta (Sultan Ground). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Serat Palilah sebagai dasar penguasaan tanah olch PT KAL, menelaah tahapan pelaksanaan penertiban, serta mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi dalam proses penertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serat Palilah berperan sebagai bukti legalitas pemanfaatan tanah, namun belum memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak. Untuk memperkuat posisi hukum penguasaan tanah, dibutuhkan Serat Kekancingan sebagai bentuk legalisasi penuh. Pelaksanaan penertiban di Bong Suwung terbagi menjadi empat tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pembiayaan. Hambatan utama adalah penolakan masyarakat terhadap kompensasi uang bongkar dan kekhawatiran kehilangan tempat tinggal. Solusi yang diusulkan adalah sosialisasi ulang, mediasi partisipatif, dan penyusunan mekanisme kompensasi yang lebih berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman pengelolaan tanah dan konflik pertanahan dalam konteks keistimewaan Yogyakarta