Respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta, berfokus pada aspek sosial seperti ganti kerugian, partisipasi, dan transparanai. Implementasi pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021, bertujuan untuk pembangunan fasilitas umum dan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Prosesnya meliputi pengajuan proposal, persiapan (penilaian kelayakan dokumen dan analisis kebutuhan), pelaksanaan (musyawarah dan penilaian oleh appraisal), dan pelepasan hak.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat merasa ganti rugi cukup adil karena pemerintah menanggung biaya tambahan dan transparansi musyawarah. Namun, ketidakpuasan muncul terkait nilai appraisal yang tidak mencerminkan lokasi strategis atau ketika hasil appraisal disampaikan secara lisan Kendala administratif seperti hilangnya dokumen juga memengaruhi kelancaran proses ini, meskipun partisipasi masyarakat dalam musyawarah dinilai baik.

Respon masyarakat bervariasi, dengan beberapa menyambut positif adanya fasilitas pembiayaan dan sosialisasi yang jelas, sementara yang lain merasa negatif karena nilai ganti rugi yang tidak sesuai atau tidak transparan. Sebagian pemilik tanah bersikap ambivalen, melihat upaya pemerintah yang baik meskipun terkendala masalah administratif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen administrasi, koordinasi antar instansi terkait, serta penghentian proyek di lokasi bermasalah jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.