Penelitian ini mengkaji permasalahan pasca tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di Kalurahan Bangunjrwo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tukar menukar tersebut dilaksanakan pada tahun 1975 yang bertujuan untuk pembangunan Puskesmas Desa, yang kemudian beralih fungsi menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Bangun Putra Kasihan. Tujuan darı penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah, mengidentifikasi hasil tukar menukar tanah yang terjadi tumpang tindih, dan merumuskan solusi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan pasca tukar menukar tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis dan empiris. Hasıl yang diperoleh dalam penelitian ini ialah, pelaksanaan tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga secara administratif berdasarkan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan bahwa tanah pengganti warga setara dan senilai yang diperhitungkan saat tukar menukar tanah tersebut. Permasalahan pasca tukar menukar tanah di Kalurahan Bangunjiwo terjadi karena kesalahan administratif saat proses turun waris pada SHM Nomor 1056 yang tumpang tindih dengan gambar ukur SHP Nomor 00187 milik Pemerintah Kalurahan yang disebabkan oleh ketidakakuratan pengukuran dan penunjukan batas saat proses pendaftaran tanah kas kalurahan. Penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah melalui Tim Petruk Tawakal pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang berperan sebagai fasilitator dan mediator antara warga, pemerintah kalurahan, dan instansi terkart untuk menyelesaikan permasalahan tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan penegasan regulasi terkait tukar menukar tanah kalurahan dan penguatan koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa