Pengelolaan pencemaran air di Surakarta dilakukan dengan membangun saluran pengalihan alur sungai anak Kali Kebo untuk mendukung operational Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan mengurangi pencemaran di sekitar TPA. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat pembangunan ini menuntut untuk pemberian ganti kerugian. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melakukan pengadaan tanah skala kecil tanpa penetapan lokasi untuk pemberian ganti keugian kepada masyarakat terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsistensi mekanisme, permasalahan, dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tanpa penetapan lokasi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mi adalah mekanisme pengadaan tanah skala kecil di Mojosengo sudah konsisten dengan peraturan, meski ada penyesuaian administratif di lapangan akibat belum adanya petunjuk teknis khusus. Pengadaan tanah dilakukan tanpa penetapan lokasi karena kondisi mendesak, namun menghadapi masalah data, sosialisasi, dan ketidaksepakatan nilai ganti rugi, sehingga prosesnya terhambat. Upaya penyelesaiannya membutuhkan pendekatan menyeluruh dari aspek hukum, teknis, sosial, dan administratif, melalui musyawarah, perbaikan data, serta komunikasi yang lebih transparan kepada masyarakat.