Sengketa pertanahan merupakan masalah yang kerap timbul sejalan dengan peningkatan jomlah penduduk, perkembangan infrastruktur, serta meluasnya akses terhadap tanah sebagai modal utaria. Oleh karena is, penanganan permasalahan di hidang pertanahan harus duelesadan secara intensif dan hati-hati. Salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan adalah melalui mediasi yang difasilitasi olch kantor pertamahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menigetalna bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, faktor penghambat pelaksanaan mediasi serta upaya mengatasinya, dan tindak lanjut dari had medani

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis comperis. Data yang digunakan diperoleh dari lapangan berupa data primer yaitu hasil wawancara dengan staf dan pejabat Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Festanahan Kabupaten Klaten dan pihak yang bersengketa. Adapun data sekunder yaits stadi dokumen dari beberapa literatur serta peraturan perudang-undangan yang terkait

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupatım Klaten sejalan dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Hasil penyelesaian sengketa melalui mediasi dimuat dalam Notulen Mediasi dan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang dijadikan dasar untuk melakukan tindak lanjut dari hasil mediasi tersebut.