Pengelolaan PBB-P2 menjadi salah satu sumber utama PAD, namun pendataan objek pajak yang belum berbasis data spasial terkini dan terverifikas sehingga nilai pajak kurang akurat dan menghambat optimalisasi PAD. Untuk mengatasinya, integrasi data sertifikat tanah (Nomor Hak) dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi solusi strategis, Program Kota Lengkap oleh Kementerian ATR/BPN mendorong validasi spasial menyeluruh, dan HKD Kota Mataram bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dalam memanfaatkan data ini untuk integrasi dan pembaruan PBB Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap untuk pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cakranegara Utara serta membandingkan potensi penerimaan Pajak Bumi sebelum dan sesudah pembaruan Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mised methods), dengan metode kualitatif untuk memahami keterlibatan, tahapan, kendala dan solusi integrasi data, serta metode kuantitatif untuk mengukur hasil dan potensi penerimaan pajak melalui analisis spasial dan statistik deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan kegiatan ini merupakan langkah kolaboratif antara Pemerintah Kota Mataram, Kantor Pertanahan, BKD, serta pihak lokal seperti kelurahan, kepala Ingloungan, dan juru pungut. Kegiatan diawali dengan sosialisasi, pengumpulan data, pengolahan spasial, dan pelaksanaan survei lapangan untuk validasi data yang menghasilkan pembaruan signifikan baik pada aspek spasial maupun atribut data. Secara spasial, ditemukan perbedaan posisi, bentuk, kuas dan peningkatan jumlah objek pajak sebesar 603 bidang Secara atribut, terdapat bidang tanah yang belum terintegrasi, duplikasi NOP serta perbedaan data subjek antara sertifikat dan SPPT, mengindikasikan perlunya perbaikan data. Pemrunan jumlah bidang K4 menunjukkan keberhasilan pelacakan bidang K4 yang belum terpetakan, namun masih terdapat kendala seperti lemahnya integrasi data dan minimnya peran kelurahan. Solusi yang diusulkan mencakup penerbitan dan pelacakan NOP baru, pelibatan Ketua RT serta peningkatan sosialisasi masyarakat. Dari hasil pembaruan, potensi penerimaan Pajak Bumi menurun sebesar Rp131.211.411. dari Rp770.285.765 menjadi Rp639.074.354 akibat koreksi terhadap luasan dan batas administrasi objck pajak yang sebelumnya tidak mengacu pada data pertanahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data pertanahan meningkatkan akurasi dan keadilan fiskal, meskipun dapat berdampak pada penurunan potensi penerimaan pajak.