Reforma agraria merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi kemakmuran rakyat. Salah satu pilar utamanya adalah penataan akses, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Penelitian ini mengkaji implementasi fase penataan kelembagaan dalam kegiatan penataan akses reforma agraria di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan & Sustainable Development Goals (Sin), yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi setelah pelaksanaan penataan kelembagaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan Ngampilan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, serta pelaku UMKM penerima akses reforma agraria. Observasi lapangan dan studi dokumen juga dilakukan untuk melengkapi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria di Kelurahan Ngampilan telah berkontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan & SDGs. Sembilan dari tiga belas indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi telah terpenuhi, meliputi: pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif, jam kerja yang layak, pekerjaan yang harus dihapuskan, stabilitas dan jaminan pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, dialog sosial, bahan mentah (load), tenaga kerja (labor), dan modal (capital). Namun, empat indikator masih belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesempatan kerja, menggabungkan pekerjaan, kesempatan dan perlakssan yang setara dalam pekerjaan serta jaminan sosial juga belum sepenuhnya terpenuhi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan kelembagaan telah berhasil meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan memperkuat perlindungan pekerja di Kelurahan Ngampilan. Namun, diperlukan upaya lanjutan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, memastikan hak cuti tahunan, dan meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi agar manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.