Konflik agraria di Indonesia bersifat kompleks dan melibatkan banyak sektor sehingga memerlukan penanganan yang terkoordinasi lintas instarsi Kantor Staf Presiden (KSP), sesuai tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023, menjalankan peran strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian konflik agraria dan memastikan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui fungsi koordinasi, fasilita dan pemantauan, KSP mendorong respons cepat dari kementerian lembaga teknis terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitarid deskriptif unk menganalisis tata kelola pengaduan pertanahan di KSP, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan dan peran KSP dalam mengurai hambatan birokrasi (debottlenecking). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip -prinsip manajemen pengaduan telah diterapkan secara sistematis dalam seluruh proses penanganan aduan, dan peran KSP terbukti efektif dalam mempercepa penyelesaian serta menjaga konsistensi pelaksanaan reforma agraria